Ilustrasi kapal perang Angkatan Laut jenis fregat, sumber foto: Pinterest
373Poker - Kementerian Pertahanan terungkap telah membeli delapan unit kapal perang dari Italia. Penandatanganan kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan perusahaan yang memproduksi kapal dari Italia, Fincantieri. Secara rinci, Kementerian Pertahanan membeli enam unit fregat kelas FREMM dan akan memodernisasi dua kapal fregat bekas kelas Maestrale.
Hal itu terungkap dari pernyataan tertulis yang diunggah oleh CEO Fincantieri, Giuseppe Bono. Dalam keterangannya, Bono mengatakan, Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program tersebut.
“Pengadaan kapal ini membuat Fincantieri mengambil alih kepemimpinan global di sektor kapal permukaan. Dan ini menjadi konfirmasi kepemimpinan teknologi pasar yang inovatif,” kata Bono dalam keterangan resmi seperti dikutip situs Fincantieri, Senin (14/6/2021).
Pengadaan delapan kapal tersebut, kata Bono lagi, memiliki arti strategis bagi kebangkitan ekonomi Italia dan rantai pasokan pertahanan negara. Dalam keterangan tertulisnya, Fincantieri juga membuka peluang kerjasama dengan PT PAL Indonesia.
Dua mantan fregat kelas Maestrale akan diperoleh oleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah mereka dinonaktifkan. Kemudian, modernisasi akan dilakukan di Negeri Menara Pisa. Fincantieri mengklaim bahwa pesanan dari Kementerian Pertahanan itu menjadi keberhasilan bagi perusahaan dan Italia, yang memiliki 10 fregat kelas FREMM.
Lalu, bagaimana komentar TNI AL sebagai pengguna kapal perang nantinya?
TNI AL tidak pernah ajukan untuk membeli kapal secara khusus harus dari Italia
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Pertama Julius Widjojono mengatakan, pihaknya tidak pernah secara khusus meminta Mabes TNI atau Kementerian Pertahanan untuk kapal perang dari negara tertentu.
"Kami hanya ajukan operasional dan rekayasa (opsrek) serta spektek teknis yang dibutuhkan," kata Julius melalui pesan singkat, Sabtu, 12 Juni 2021.
Ditambahkannya, dalam mengajukan alutsista, TNI AL juga tidak pernah meminta merek tertentu. Ia juga mengatakan, selama ini TNI AL belum pernah memiliki peralatan serupa buatan Italia. Jadi, menurut dia, saat alutsista tiba, fasilitas pelatihan juga harus disiapkan bagi calon awaknya.
Komisi I DPR mempertanyakan sumber anggaran pembelian 8 kapal fregat
Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan, Syarif Hasan membantah bahwa Kementerian Pertahanan sebelumnya telah membahas rencana pembelian fregat tersebut.
"Belum pernah (diskusi soal rencana pembelian kapal fregat dari Italia)," kata politisi Partai Demokrat itu melalui pesan singkat, Sabtu, 12 Juni 2021.
Ia juga membantah bahwa anggaran pembelian delapan fregat berasal dari APBN. "Gak mungkin (diambil dari APBN)," katanya lagi.
Dia menambahkan, jika pembelian dilakukan dengan anggaran kementerian, tidak akan disetujui. Di sisi lain, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan, juga sependapat dengan pernyataan Syarif. Padahal, menurut Farhan, anggota Komisi I tidak perlu mengetahui alasan pemilihan kapal yang akan dibeli, yakni jenis fregat asal Italia.
"Itu kan masuk satuan 3 dalam anggaran," kata Farhan melalui pesan singkat, Minggu, 13 Juni 2021.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat uraian program dan rincian alokasi pagu anggaran per program, berdasarkan unit eselon I dan lingkup satuan kerja kementerian atau lembaga negara. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tak lagi berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga itu.
Namun, Farhan memberikan data, untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) 2021-2022 TNI AL mengalokasikan dana untuk kapal penyerang dan logistik senilai 6.094.000.000 dolar. Itu berasal dari pinjaman luar negeri. Sedangkan sebanyak 250 ribu dolar berasal dari pinjaman dalam negeri.
Prabowo pernah bilang banyak alutsista di Indonesia yang sudah tua dan harus segera diganti
Pembelian delapan kapal fregat tidak jauh dari momentum polemik anggaran jumbo yang diajukan Kemhan hingga 2024. Dalam dokumen Rancangan Perpres yang bocor ke publik, tertulis Kementerian Pertahanan telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1.760 triliun. Kementerian Pertahanan mengklaim anggaran tersebut tidak akan membebani APBN karena akan menggunakan pinjaman atau utang luar negeri. Bunga yang akan diberikan oleh negara kreditur tergolong lunak.
Kepada media, Menteri Pertahanan Prabowo pada 2 Juni 2021 mengatakan banyak alutsista untuk tiga matra angkatan TNI sudah banyak yang tua. "Sehingga memang sudah saatnya mendesak untuk diganti," kata Prabowo di gedung DPR.
Ia juga memastikan anggaran pembelian alutsista yang sudah menjadi perdebatan publik itu belum final. Prabowo mengatakan hal itu masih dibahas dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar